PETA & SEJARAH BANDUNG

PETA & SEJARAH BANDUNG

KOTA Bandung (kotamadya) adalah ibu kota provinsi Jawa Barat. Kota ini pada zaman dahulu dikenal sebagai Parijs van Java (bahasa Belanda) atau “Paris dari Jawa“. Karena terletak di dataran tinggi, Bandung dikenal sebagai tempat yang berhawa sejuk. Hal ini menjadikan Bandung sebagai salah satu kota tujuan wisata. Sedangkan keberadaan perguruan tinggi negeri dan banyak perguruan tinggi swasta di Bandung membuat kota ini dikenal sebagai salah satu kota pelajar di Indonesia.
Sejarah
1488 – Bandung didirikan sebagai bagian dari Kerajaan Pajajaran.
1799 – VOC mengalami kebangkrutan sehingga wilayah kekuasaannya di Nusantara diambilalih oleh pemerintah Belanda. Saat itu Bandung dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranatakusumah II.
1808 – Belanda mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Nusantara setelah ditinggalkan VOC.
1809 – Bupati memerintahkan pemindahan ibu kota dari Karapyak ke daerah pinggiran Sungai Cikapundung (alun-alun sekarang) yang waktu itu masih hutan tapi sudah ada permukiman di sebelah utara.
1810 – Daendels menancapkan tongkat di pinggir sungai Cikapundung yang berseberangan dengan alun-alun sekarang. “Zorg, dat als ik terug kom hier een stad is gebouwd!” (Usahakan, bila aku datang kembali ke sini, sebuah kota telah dibangun!”). Sekarang tempat itu menjadi titik pusat atau KM 0 kota Bandung.
25 Mei 1810 – Daendels meminta bupati Bandung dan Parakanmuncang memindahkan ibukota ke wilayah tersebut.
25 September 1810 – Daendels mengeluarkan surat keputusan pindahnya ibu kota Bandung dan sekaligus pengangkatan Raden Suria sebagai Patih Parakanmuncang. Sejak peristiwa tersebut 25 September dijadikan sebagai hari jadi kota Bandung dan R.A. Wiranatakusumah sebagai the founding father. Sekarang nama tersebut diabadikan menggantikan jalan Cipaganti, di mana wilayah ini menjadi rumah tinggal bupati sewaktu ibu kota berpindah ke alun-alun sekarang.
24 Maret 1946 – Pembumi hangusan Bandung oleh para pejuang kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan ‘Bandung Lautan Api‘ dan diabadikan dalam lagu “Halo-Halo Bandung“.
1955 – Konferensi Asia-Afrika diadakan di sini.
2005 – KTT Asia-Afrika 2005

Geografi

Bandung terletak pada koordinat 107° BT and 6° 55’ LS. Luas Kota Bandung adalah 16.767 hektare. Kota ini secara geografis terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, dengan demikian, sebagai ibu kota provinsi, Bandung mempunyai nilai strategis terhadap daerah-daerah di sekitarnya.
Kota Bandung terletak pada ketinggian ±768 m di atas permukaan laut rata-rata (mean sea level), dengan di daerah utara pada umumnya lebih tinggi daripada di bagian selatan. Ketinggian di sebelah utara adalah ±1050 msl, sedangkan di bagian selatan adalah ±675 msl. Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga Bandung merupakan suatu cekungan (Bandung Basin).
Melalui Kota Bandung mengalir sungai utama seperti Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum serta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum, dengan kondisi yang demikian, Bandung selatan sangat rentan terhadap masalah banjir.

Daftar Walikota

E.A. Maurenbrecher (1906-1907)
R.E. Krijboom (1907-1908)
J.A. van Der Ent (1909-1910)
J.J. Verwijk (1910-1912)
C.C.B. van Vlenier (1912-1913) dan B. van Bijveld (1913-1920)
B. Coops (1920-1921)
S.A. Reitsma (1921-1928)
B. Coops (1928-1934)
Ir. J.E.A. van Volsogen Kuhr (1934-1936)
Mr. J.M. Wesselink (1936-1942)
N. Beets (1942-1945)
R.A. Atmadinata (1945-1946)
R. Sjamsurizal
Ir. Ukar Bratakusumah (1946-1949)
R. Enoch (1949-1956)
R. Priatna Kusumah (1956-1966)
R. Didi Djukardi (1966-1968)
R. Hidayat Sukarmadidjaja (1968-1971)
R. Otje Djundjunan (1971-1976)
H. Utju Djoenaedi (1976-1978)
R. Husein Wangsaatmadja (1978-1983)
H. Ateng Wahyudi (1983-1993)
H. Wahyu Hamidjaja (1993-1998)
H. Aa Tarmana (1998-2004)
H. Dada Rosada, SH, MSi (2004-2008)
H. Dada Rosada, SH, MSi (2008-2013)

Transportasi

Dalam kota, warga Bandung biasanya menggunakan angkutan kota atau yang lebih akrab angkot daripada taksi yang lebih mahal. Selain itu, bus kota juga melayani transportasi, umumnya di jalan-jalan besar dan untuk rute-rute yang panjang.
Bandung memiliki sebuah bandara internasional, Bandara Husein Sastranegara yang menghubungkan Bandung dengan kota-kota lainnya di Indonesia, Singapore dan Kuala Lumpur di Malaysia.
Bandung juga mempunyai dua stasiun kereta api, yaitu Stasiun Bandung yang melayani rute Bandung-Jakarta (Gambir), Surabaya dan Semarang setiap harinya untuk kelas Bisnis dan Eksekutif dan Stasiun Kiaracondong untuk Kelas Ekonomi.
Jembatan Pasupati menghubungkan bagian utara dan timur Bandung melewati lembah Cikapundung. Panjangnya 2,8 km dan lebarnya 30-60 m. Pada 25 Juni 2005 jembatan ini resmi dibuka. Jembatan ini rencananya akan menjadi land mark kota Bandung yang baru.
Jalan tol Padaleunyi menghubungkan Padalarang, Cimahi, Bandung sebelah selatan dan Cileunyi. Selanjutnya jalan tol yang menghubungkan Padalarang dan Purwakarta (Cipularang) sudah dibangun, digabungkan dengan Padaleunyi dan dinamai Purbaleunyi. Jalan tersebut mempersingkat perjalanan antara Bandung dan Jakarta. Dengan adanya jalur ini, waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya 1,5 jam sampai dengan 2 jam
Jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan Soreang-Pasir Koja juga sedang dipertimbangkan untuk dibangun.
(TMB\Trans Metro Bandung) Jika Bus Way Di Jakarta, Jika TMB di Bandung Pemerintah kota akan merencanakan pembangunan TMB dengan jurusan CIBIRU-CIBEUREUM. Pemerintah kota Bandung tinggal menunggu izin dari pemerintah pusat. TMB melintasi jalan Soekarna-Hatta\Dari ujung timur ke ujung barat kota Bandung. (Sumber: id.wikipedia.org).*

Mitos 350 Tahun Penjajahan

Mitos 350 Tahun Penjajahan

Mitos 350 Tahun Penjajahan

     Tak ada sejengkal pun wilayah Nusantara dijajah Belanda sampai tiga setengah abad.
SEBAGAI orang yang nyaris 25 tahun menetap di Belanda, saya sering ditanya tentang masa lampau Belanda di Indonesia. Ada pertanyaan menarik seperti adakah bekas-bekas masa lampau itu terlihat di Belanda? Ada pula pernyataan langsung seperti “Apakah Belanda sampai 350 tahun menjajah Indonesia?” Bagi saya, itu tidak terlalu menarik.

Apakah benar Belanda menjajah selama itu?

    Ayo kita hitung. Apakah kita harus bersetuju bahwa Belanda mulai menjajah Indonesia bersamaan dengan berdirinya VOC pada 1602? Mungkin karena tidak tahu versi angka tahun lain, biasanya langsung dijawab setuju. Ada pula versi yang mengatakan penjajahan dimulai pada 1596, ketika kakak beradik De Houtman tiba di Banten. Tapi itu pun sulit disebut sebagai awal penjajahan Belanda, karena Cornelis de Houtman cuma melakukan penjajakan. Belanda belum benar-benar menjajah. Jika awal penjajahan tahun 1602 ditambah 350, kita baru merdeka pada 1952. Bagaimana dengan proklamasi 17 Agustus 1945 dan pengakuan Belanda pada kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949?

    Sebenarnya banyak sekali dampak buruk kolonialisme Belanda di Indonesia. Tapi, mengapa kita selalu menekankan lamanya kolonialisme yang justru tidak benar itu? Ini bukti betapa kita benar-benar buta sejarah, selain akibat ulah Orde Baru menghapus sejarah, mereduksinya hanya sebagai angka tahun dan peristiwa belaka. Sejarah sebagai narasi tentang perubahan, pergeseran dan perkembangan pemikiran tetap asing bagi kita.

    Bagaimana sebaiknya melihat penjajahan Belanda serta pelbagai macam aspek negatifnya? Pernyataan “Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun” mengandung banyak ketidakbenaran dan salah persepsi. Tidak ada satu pun wilayah Indonesia yang benar-benar dijajah selama 350 tahun. Maluku dan Banten/Jakarta sebagai markas besar VOC mengalami penjajahan maksimal selama 340 tahun. Bahkan Maluku atau Ambon baru Belanda kuasai pada 1630, kalau dihitung dari 1602 sampai 1942 ketika Jepang masuk, Belanda jelas sudah tidak efektif lagi menguasai Nusantara.

    Selain Banten/Jakarta dan Maluku, Belanda bertahap menundukkan wilayah-wilayah Nusantara. Kebanyakan baru berlangsung pada abad ke-20 ketika kolonialismenya bercorak Politik Etis. Sisi lain Politik Etis yang bertujuan mendidik kaum inlanders, oleh orang Belanda disebut sebagai pacificatie, gampangnya penaklukan wilayah-wilayah luar Jawa. Aceh baru ditaklukkan pada 1904 –bahkan Belanda baru sepenuhnya berkuasa pada 1912–, dan Bali dikuasai pada 1906. Dengan begitu Aceh maksimal dijajah Belanda selama 38 tahun dan Bali selama 36 tahun.

    Artinya, kita tidak bisa pukul rata bahwa seluruh wilayah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Kalau itu tetap dilakukan, kita akan keliru memahami perjuangan orang-orang Aceh dan Bali yang mempertahankan wilayahnya dari pendudukan Belanda. Kita juga akan salah memahami kepahlawanan Tjoet Njak Dien, karena dia mati-matian mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Aceh. Bukan karena Tjoet Njak memberontak terhadap (penjajahan) Belanda. Waktu itu, Aceh belum dikuasai Belanda. Sampai akhir abad ke-19 Aceh merupakan sebuah negara berdaulat, bahkan memiliki duta besar di Turki. Bukankah dengan menganggap Indonesia dikuasai Belanda selama 350 tahun berarti kita juga menganggap Aceh sudah lama dikuasai Belanda, sehingga Kesultanan Aceh dan perlawanan Tjoet Njak Dien kehilangan maknanya.

    Kesalahan lain adalah menyebut “Indonesia”. Seolah-olah Indonesia sudah lama ada dan dijajah Belanda selama 350 tahun. Indonesia baru lahir pada 17 Agustus 1945. Sebelum itu adalah Hindia Belanda, dan sebelumnya pada abad ke-19 adalah Kesultanan Aceh, Kerajaan Bone, Kerajaan Klungkung, dan lain-lain. Indonesia sebagai sebuah negara, belum ada.

   Ada pula pendapat yang menampilkan Belanda sebagai penjajah yang tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu tiga setengah abad. Ini jelas tidak benar. Yang mulai menjajah sebenarnya adalah sebuah perusahaan multinasional bernama VOC atau gampangnya Kumpeni. Selama abad 17 dan 18, Belanda merupakan republik. Ketika VOC bangkrut, jajahannya diambil alih oleh Belanda yang masih belum bercorak monarki. Kemudian muncul apa yang disebut interregnum (penguasaan sela) Inggris pada awal abad ke-19 dengan Sir Thomas Stanford Raffles sebagai gubernur jenderal. Pada waktu itu Belanda sendiri dijajah oleh Napoléon.

    Ketika Belanda merdeka dari jajahan Prancis dan berubah menjadi kerajaan serta Inggris mengembalikan Nusantara, Belanda benar-benar menguasai Indonesia pada 1813. Tak lama kemudian dengan memberlakukan Tanam Paksa, alam dan rakyat Jawa langsung dijadikan sapi perahan. Sebagai kerajaan, wilayah Belanda masih mencakup wilayah Belgia. Keduanya masih satu kerajaan. Bahkan salah satu gubernur Hindia Belanda pada awal abad ke-19, Leonard du Bus de Gisignies, adalah orang Belgia. Jangan-jangan ini berarti kita juga pernah dijajah Belgia? Pada 1830 Belanda kembali mengalami perubahan karena Belgia memisahkan diri.

    Nah, kalau hanya menyebut Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, selain jangka waktu itu salah, pelbagai perubahan penting yang terjadi di Belanda selama kurun waktu tiga setengah abad akan luput dari sudut pandang kita. Bagaimana membicarakan kolonialisme Belanda tanpa terjebak dalam pelbagai kesalahan tadi? Jangan khawatir: tanpa menyebut durasinya, kita masih tetap bisa menuding banyak keburukan kolonialisme Belanda di Indonesia. Salah satunya, dan ini jarang sekali diungkap orang adalah Tanam Paksa.

    Orang Belanda sendiri mengakui betapa Tanam Paksa merupakan cara menyedot kekayaan dari wilayah jajahan. Bahkan sampai Cees Fasseur pun, sejarawan konservatif Belanda, mengakui hal itu. Katanya, berkat apa yang disebut Indische baten (keuntungan Hindia), Belanda bisa membangun jaringan kereta api yang sampai sekarang masih dipergunakan. Demikian pula dua jalan air penting Belanda, Noordzeekanaal dan de Nieuwe Waterweg, dibangun dengan keuntungan Hindia itu.

    Anehnya, walaupun sudah mengakui keburukan Tanam Paksa, orang Belanda tetap saja menggunakan istilah Cultuurstelsel yang tak lain adalah bahasa pejabat pada abad ke-19 ketika politik memaksa petani Jawa ini dilancarkan. Ini juga bisa kita tudingkan pada mereka. Kalau sudah tahu buruknya, mengapa tidak menggunakan istilah Tanam Paksa saja yang dalam bahasa Belandanya adalah gedwongen coffieteelt? Di Belanda, baru Jan Breman yang menggunakan istilah ini. Pakar sosiologi pedesaan ini sekarang terlibat dalam polemik sengit dengan Cees Fasseur soal Tanam Paksa. Fasseur berpendapat, walaupun dirugikan, tapi petani Jawa masih sedikit memperoleh manfaat Tanam Paksa ketika hasil panen mereka dijual ke pasar internasional.

    Breman tidak setuju, integrasi ke pasar dunia itu menurutnya malah memiskinkan. Mengutip seorang pejabat kolonial yang mbalelo, Breman dalam buku terbarunya mengenai Tanam Paksa di Pasundan menulis bahwa petani Zeeland (Belanda tenggara) pasti tidak akan mau kalau hasil panennya dijual di bawah harga pasar. Lebih dari itu, pelbagai pembatasan lain yang diterapkan penguasa kolonial terhadap warga beberapa desa Pasundan pada abad ke-18 merupakan semacam laboratorium untuk mengembangkan apartheid yang pada abad ke-20 berlaku di Afrika Selatan.

    Hal lain yang bisa kita tudingkan ke hidung orang Belanda adalah kenyataan bahwa mereka tidak pernah mengakui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bagi Belanda, Indonesia baru merdeka pada 27 Desember 1949, ketika Den Haag menyerahkan (bagi kita mengakui) kedaulatan Republik Indonesia Serikat dalam sebuah upacara di Istana De Dam, Amsterdam. Beda lima tahun itu adalah upaya gagal mereka merebut kembali Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Baru pada 2005, ketika hari ulang tahun proklamasi ke-60, Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot hadir pada upacara detik-detik proklamasi. Sebagai menlu pertama Belanda yang hadir pada upacara itu, dia menyatakan mengakui secara moral proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pernyataan ini tidak tegas dan sangat mengambang.

    Apa maksudnya “mengakui secara moral” itu? Mengapa tidak langsung saja mengakui proklamasi kemerdekaan kita? Ada yang menafsirkan ucapan semacam ini tidak lebih dari tameng untuk melindungi negara (tentu saja negara Belanda) dari kemungkinan tuntutan pengadilan yang diajukan kalangan bekas pegawai negeri Hindia Belanda. Selama penjajahan Jepang misalnya pemerintah Belanda tidak menggaji mereka lagi. Padahal mereka belum dipecat sebagai pegawai negeri. Dihalangi oleh kemungkinan-kemungkinan semacam ini Belanda pada akhirnya tidak pernah bisa tegas dan jelas dalam berhubungan dengan Indonesia. Rasanya seperti maju kena, mundur kena.

    Melalui dua contoh di atas –sebenarnya contoh itu masih banyak– kita diajak untuk melek sejarah supaya paham, sadar dan bisa menerima bahwa dalam sejarah tidak ada yang statis dan tidak berubah. Indonesia baru lahir setelah Proklamasi 17 Agustus, sebelum itu Indonesia adalah Hindia Belanda yang dijajah Belanda. Tetapi selama penjajahan itu banyak terjadi perubahan dan itu bukan hanya berlangsung di Hindia Belanda melainkan juga di Belanda.

    Sekarang Indonesia sudah merdeka, akankah perubahan itu berhenti seperti sering kita dengar dalam slogan NKRI harga mati? Silakan memikirkan dan menjawabnya sendiri. Yang jelas Timor Timur sekarang sudah jadi Timor Leste, itu karena Orde Baru sudah jatuh. Mungkinkah kita menghentikan perubahan. Yang pasti, sejarah sebagai penjelas masa kini yang juga berarti perubahan, pergeseran dan perkembangan pemikiran tetap asing bagi kita. [JOSS WIBISONO/KONTRIBUTOR, peneliti tamu pada Pusat Kajian Asia Tenggara Universitas Kyoto, Jepang]

SUNDA NUSANTARA SEBAGAI INDUK BANGSA

SUNDA NUSANTARA SEBAGAI INDUK BANGSA

SUNDA NUSANTARA SEBAGAI INDUK BANGSA

     Sunda Nusantara merupakan salah satu sejarah yang sangat perlu kita
pelajari dan kita ungkap bersama.
Dengan sepintas orang dikacaukan dengan nama Sunda Kelapa. Pada
dasarnya walaupun ada kemiripan nama, tetapi mempunyai makna lain.
Sunda Kelapa identik dengan Batavia, Betawi, Jayakarta, Jakarta
sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sekarang
ini.
     Sedangkan Sunda Nusantara merupakan suatu Negara yang berbentuk
Kerajaan dengan Pemerintahannya berdasarkan Konstitusi Parlementer
Demokrasi Sejati Reformasi Kerakyatan dan Kemakmuran Bangsa Sunda
Tanah Air di daratan Sunda Nusantara.
Wilayah : Sunda Nusantara memiliki wilayah yang terbentang dari
barat sampai timur dari Jawa sampai dengan Papuniginia (Irian),
bentangan dari selatan sampai dengan utara, mulai dari Timor sampai
dengan selat Malaka-Singapura.
Dalam bentangan ini diklasifikasi dalam bentuk besar kecilnya Nusa
(Pulau) itu sendiri dengan klasifikasi:
1.Klasifikasi kepulauan Sunda Besar :
Jawa(Jawa Dwipa), Sumatera (Andalas), Kalimantan (Borneo), Selat
Malaka-Singapura, Papua Nuginia (Irian)
2.Klasifikasi Pulau Sunda Kecil :
Kepulauan Maluku, Bali, Lombok, Sumbawa, Timor, Sumba, Pulau2 kecil
lainnya yang sampai sekarang masuk pengakuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia..

Bangsa :
Bangsa Sunda Nusantara sudah berumur 86000.000 (delapan puluh enam
juta tahun silam) merupakan bangsa tertua di Asia Tenggara sebagai
induk bangsa yang melahirkan bermacam-macam suku-suku di
wilayah /daratan Sunda Nusantara-Sunda Melayu, yang sekarang berubah
nama Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.
Politik :
*Kerajaan Sunda Nusantara sejak abad 15 sudah mengadakan hubungan
diplomatic pada Negara-negara seluruh dunia, sampai dengan saat ini
secara de facto, de yure dan legitimate masih mendapatkan pengakuan
(Internationalle recognized Negara-negara seluruh dunia di bawah
naungan Badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah
International di negeri Belanda.
* Pada akhir perang dunia ke II, kedatangan penjajah bernama
Netherland India Commisiton Administration (NICA) tepatnya tahun
1945-1950 menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia Serikat
(1950) dan mengakibatkan timbulnya pemerintahan baru di bawah
pimpinan Mr. Ir Soekarno dengan beberapa kali pergantian pimpinan
sampai dengan sekarang ini.
* Pemerintahan tersebut diatas berkembang di wilayah Negara lama
yaitu wilayah daratan Kerajaan Maha Raja Sunda-Sunda Nusantara-Sunda
Melayu Nusantara dengan pimpinan kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan Sunda-Sunda Nusantara pada abad 18 ini di pimpin oleh
kaisar Achmad (SERI BADUGA MAHARAJA KAISAR SULTAN ACHMAD AL-MISRI)
yang beristana di Jakarta, Bogor, Cipanas, Sorosowan (Banten) dan
Pandegelang.

Sejarah :
     Pada abad 18 dengan pesatnya perkembangan Agama Islam di wilayah
Sunda Nusantara pimpinan Sunda Nusantara telah menganut Agama Islam
dengan patuh seperti pada masa 1513-1552 SERI BADUGA BAGINDA
MAHARAJA SUSUHUNAN SYARIEF HIDAYATULLAH AL-MISRI (Sunan Gunung Jati
Wali Sanga/Sembilan) lahir di Mekkah tahun : 1488. yang merupakan
anak dari pasangan RAJA MESIR SYARIEF ABDULAH AL-MISRI (Generasi ke
22 ROSUL SAW) dan NYAI RATU RARA SANTANG AL SARIPAH SITI MUDA'IM
yang wafat di Madinah thn 1528 di makamkan di keluarga Rosul.Sunan
Gunung Jati menikah dengan (Permaisuri) CROWN PRINCE PANGERAN PUTRI
PEMBAYUN yang merupakan putri dari PB. Brawijaya V. Ajaran Agama
Islam ini dipegang teguh oleh para ahli wari tachta kerajaan
terutama sebagai pimpinan kepala Negara dan kepala pemerintahan.
Pimpinan tertinggi SERI BADUGA MAHARAJA KAISAR SULTAN ACHMAD AL-
MISRI yang wafat pada tahun 1840 di desa Burakan rembang Jawa
Tengah. Dalam peperangan terbuka (10 Mei 1810) dapat menumpas
pasukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Wiliem Daendeles.
Dalam peperangan itu ditaklukkan (10 Mei 1810-1811) Gubernur
Jenderal HW Daendeles beserta pasukannya menyerah tanpa syarat dan
H.W daendeles dipenjarakannya. Istana Kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan terletak di Jakarta, Bogor, cipanas dan sorosowan
(Banten).

     Thomas Stamford Raffles (1810-1816) dengan akal cerdiknya mengajak
pimpinan tertinggi Kepala Negara dan kepala pemerintahan Kerajaan
Maharaja Sunda-Sunda Nusantara Kaisar Achmad pergi jalan-
jalan/pelesir ke pulau Banda Maluku (Pulau Sunda Kecil) dengan
alasan menyambut kemenangan tanpa syarat terhadap penumpasan H.W
Deandeles. Selanjutnya Kaisar Achmad di tinggalkan begitu saja
dengan tangan diikat di pulau Banda dan pemerintahan Sunda Nusantara
diambil alih dan pengambilan alihan itu meluas sampai Selat Malaka-
Singapura. Sunda Nusantara yang sudah sejak 86 juta silam dan sudah
berhubungan diplomatic sejag abad 15, perjalanan sejarahnya
mengalami beberapa peristiwa sejarah didalamnya. Dari bentuk
kerajaan hinga Republik sekarang ini.


A ------B------B------C-------D-------E-----F------G-----H

A-H : Bentangan sejarah Sunda Nusantara kurun waktu kurang lebih 86
juta tahun.
B-B : Bentuk Zaman Kerajaan
C : Peristiwa kebangkitan bangsa oleh Alumnus dari Negri Belanda
D : tahun 1945 Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI
E : tahun 1947/48 Clash I&II Belanda ingin merebut kembali
F : tahun 1950 Negara Indonesia Serikat (RIS)
G : tahun 1959 Dekrit Presiden, gugurnya Republik Indonesia Serikat
(RIS) menjadi Republik Indonesia (RI) kembali s/d sekarang
H : tahun 2006 Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

     Kesejahteraan seluruh bangsa rakyat Sunda Nusantara didaratan Sunda
Nusantara-Sunda Melayu sampai saat ini di simpan di 93 Negara dalam
bentuk assat-asset :
•Collaterals in federal reserve certificate of the united states
America Bound Guarantee
•Redland Merchant Bank of Switzerland
•Obligation certificate of deposit credit Swiss Bank International
•Certificate of Swiss Bank Corporation Obligation treasure Bound
National Bank of England
•Bank de Netherlands
•City Bank New York and United Overseas Bank Singapore
Selain itu asset-asset ini juga berbentuk logam mulia, platinum, dan
benda-benda berharga lainnya yang dikumpulkan oleh Raja-raja di
seluruh Sunda Nusantara di daratan Sunda Melayu Nusantara Bangsa
Sunda Nusantara di daratan Sunda Nusatara di kepulauan Sunda Besar-
Sunda Kecil, Di samping itu masih tersimpan uang sebesar 4000
triliun poundsterling yang tersimpan di Negara Inggris. Dapat
dibayangkan betapa besarnya asset-asset bangsa Sunda Nusantara yang
hingga saat ini masih tersimpan dan tersebar di luar negeri yang di
sebut the making of a super power dan Sunda Nusantara Dollar
Trilion, milik pemerintah Negara Kerajaan Bangsa Sunda Nusantara.
Seandainya Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
dipimpin oleh Bpk. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini
berkenan untuk mengakses dan mengakomodasi eksisnya kerajaan Sunda
Nusantara, kiranya sangat membantu mengatasi penderitaan
bangsa/rakyat yang telah mengalami keterpurukan hidup yang menimpa
sampai saat ini. Di samping itu asset-aset tersebut dapat di
pergunakan untuk melunasi hutang pemerintah yang menggunung sejak
Presiden Soeharto sampai dengan saat ini. Sehingga kesejahteraan,
keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia cepat terwujud sesuai
dengan cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya
alinea kedua (tata tentrem karta tur raharja, adil berkemakmuran,
makmur berkeadilan) Insya Allah.
     Untuk mendapatkan kebenaran secara akurat, tentunya masih diperlukan
pengkajian, penelitian dan penganalisaaan lebih lanjut. Semoga kita
semua selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT, Amien ya
robbal'allamin.

sumber :
http://www.mail-archive.com/kisunda@yahoogroups.com/msg04126.html

Leluhur Bangsa Jawa/Sunda/Melayu

Misteri Leluhur Bangsa Jawa/Sunda/Melayu Nusantara

     Di dalam Mitologi Jawa diceritakan bahwa salah satu leluhur Bangsa Sunda (Jawa) adalah Batara Brahma atau Sri Maharaja Sunda, yang bermukim di Gunung Mahera. Selain itu, nama Batara Brahma, juga terdapat di dalam Silsilah Babad Tanah Jawi. Di dalam Silsilah itu, bermula dari Nabi Adam yang berputera Nabi Syits, kemudian Nabi Syitsmenurunkan Sang Hyang Nur Cahya, yang menurunkan Sang Hyang Nur Rasa. Sang Hyang Nur Rasa kemudian menurunkan Sang Hyang Wenang, yang menurunkan Sang Hyang Tunggal. Dan Sang Hyang Tunggal, kemudian menurunkan Batara Guru, yang menurunkanBatara Brahma.

Berdasarkan pemahaman dari naskah-naskah kuno bangsa Jawa, Batara Brahma merupakan leluhur dari raja-raja di tanah Jawa.
Bani Jawi Keturunan Nabi Ibrahim
      Di dalam Kitab ‘al-Kamil fi al-Tarikh‘ tulisan Ibnu Athir, menyatakan bahwa Bani Jawi (yang di dalamnya termasuk Bangsa Sunda, Jawa, Melayu Sumatera, Bugis… dsb), adalah keturunan Nabi Ibrahim.
Bani Jawi sebagai keturunan Nabi Ibrahim, semakin nyata, ketika baru-baru ini, dari penelitian seorang Profesor Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM), diperoleh data bahwa, di dalam darah DNA Melayu, terdapat 27% Variant Mediterranaen (merupakan DNA bangsa-bangsa EURO-Semitik).
     Variant Mediterranaen sendiri terdapat juga di dalam DNA keturunan Nabi Ibrahim yang lain, seperti pada bangsa Arab dan Bani Israil.
Sekilas dari beberapa pernyataan di atas, sepertinya terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Akan tetapi, setelah melalui penyelusuran yang lebih mendalam, diperoleh fakta, bahwa Brahmayang terdapat di dalam Metologi Jawa indentik dengan Nabi Ibrahim.
Brahma adalah Nabi Ibrahim
     Mitos atau Legenda, terkadang merupakan peristiwa sejarah. Akan tetapi, peristiwa tersebut menjadi kabur, ketika kejadiannya di lebih-lebihkan dari kenyataan yang ada.
Mitos Brahma sebagai leluhur bangsa-bangsa di Nusantara, boleh jadi merupakan peristiwa sejarah, yakni mengenai kedatangan Nabi Ibrahim untuk berdakwah, dimana kemudian beliau beristeri Siti Qanturah (Qatura/Keturah), yang kelak akan menjadi leluhur Bani Jawi (Melayu Deutro).
Dan kita telah sama pahami bahwa, Nabi Ibrahim berasal dari bangsa ‘Ibriyah, kata ‘Ibriyah berasal dari ‘ain, ba, ra atau ‘abara yang berarti menyeberang. Nama Ibra-him (alif ba ra-ha ya mim), merupakan asal dari nama Brahma (ba ra-ha mim).
Beberapa fakta yang menunjukkan bahwa Brahma yang terdapat di dalam Mitologi Jawa adalah Nabi Ibrahim, di antaranya :
1. Nabi Ibrahim memiliki isteri bernama Sara, sementara Brahma pasangannya bernamaSaraswati.
2. Nabi Ibrahim hampir mengorbankan anak sulungnya yang bernama Ismail, sementara Brahma terhadap anak sulungnya yang bernama Atharva (Muhammad in Parsi, Hindoo and Buddhist, tulisan A.H. Vidyarthi dan U. Ali)…
3. Brahma adalah perlambang Monotheisme, yaitu keyakinan kepada Tuhan Yang Esa (Brahman), sementara Nabi Ibrahim adalah Rasul yang mengajarkan ke-ESA-an ALLAH.
Ajaran Monotheisme di dalam Kitab Veda, antara lain :
Yajurveda Ch. 32 V. 3 menyatakan bahwa tidak ada rupa bagi Tuhan, Dia tidak pernah dilahirkan, Dia yg berhak disembah
Yajurveda Ch. 40 V. 8 menyatakan bahwa Tuhan tidak berbentuk dan dia suci
Atharvaveda Bk. 20 Hymn 58 V. 3 menyatakan bahwa sungguh Tuhan itu Maha Besar
Yajurveda Ch. 32 V. 3 menyatakan bahwa tidak ada rupa bagi Tuhan
Rigveda Bk. 1 Hymn 1 V. 1 menyebutkan : kami tidak menyembah kecuali Tuhan yg satu
Rigveda Bk. 6 Hymn 45 V. 6 menyebutkan “sembahlah Dia saja, Tuhan yang sesungguhnya”
Dalam Brahama Sutra disebutkan : “Hanya ada satu Tuhan, tidak ada yg kedua. Tuhan tidak berbilang sama sekali”.
Sumber :
http://rkhblog.wordpress.com/2007/09…ternyata-sama/
Ajaran Monotheisme di dalam Veda, pada mulanya berasal dari Brahma (Nabi Ibrahim). Jadimakna awal dari Brahma bukanlah Pencipta, melainkan pembawa ajaran dari yang Maha Pencipta
.
4. Nabi Ibrahim mendirikan Baitullah (Ka’bah) di Bakkah (Makkah), sementara Brahmamembangun rumah Tuhan, agar Tuhan di ingat di sana (Muhammad in Parsi, Hindoo and Buddhist, tulisan A.H. Vidyarthi dan U. Ali).
Bahkan secara rinci, kitab Veda menceritakan tentang bangunan tersebut :
Tempat kediaman malaikat ini, mempunyai delapan putaran dan sembilan pintu… (Atharva Veda 10:2:31)
Kitab Veda memberi gambaran sebenarnya tentang Ka’bah yang didirikan Nabi Ibrahim.
Makna delapan putaran adalah delapan garis alami yang mengitari wilayah Bakkah, diantara perbukitan, yaitu Jabl Khalij, Jabl Kaikan, Jabl Hindi, Jabl Lala, Jabl Kada, Jabl Hadida, Jabl Abi Qabes dan Jabl Umar.
Sementara sembilan pintu terdiri dari : Bab Ibrahim, Bab al Vida, Bab al Safa, Bab Ali, Bab Abbas, Bab al Nabi, Bab al Salam, Bab al Ziarat dan Bab al Haram.
Last edited by kanzunQALAM; 12-01-2010 at 05:16 PM..

Transportasi zaman dulu

Sejarah Transportasi

Moda Transportasi / Sejarah transportasi
     Transportasi yang terekam dalam Relief yang ditemukan di Ibukota Assyrian Dur Sharrukin, 8 abad Perkembangan transportasi dalam sejarah bergerak dengan sangat perlahan, berevolusi dengan terjadi perubahan sedikit-demi sedikit, yang sebenarnya diawali dengan perjalan jarak jauh berjalan kaki pada jaman paleolithic. Sejarah manusia menunjukkan bahwa selain berjalan kaki juga dibantu dengan pemanfaatan hewan yang menyeret suatu muatan yang tidak bisa diangkat oleh manusia dan penggunaan rakit di sungai. Beberapa rekaman mengenai transportasi terekam dalam relief yang dipahat dibatu pada daerah Mesir Kuno dan daerah sekitarnya.
Perkembangan transportasi sebelum industrialisasi
     Transportasi diawali dengan penemuan roda pada sekitar 3500 tahun sebelum masehi yang digunakan untuk mempermudah memindahkan suatu barang. Tetapi sebelumnya tentu ada pergerakan manusia ke Benua Australia yang diperkirakan terjadi 40.000 sampai 45.000 tahun yang lalu menggunakan suatu bentuk transportasi maritim.

  





 




     Tahun Temuan 3500 SM Penemuan roda, sebagai cikal bakal transportasi modern 3500 SM Kapal pertama sekali dikembangkan 2000 SM Kuda digunakan oleh manusia untuk transportasi 770 Sepatu kuda digunakan untuk pertama sekali 1492 Leonardo Davinsi membuat lebih dari 100 gambar rancangan pesawat terbang 1620 Cornelis Drebbel membuat kapal selam pertama 1662 Blaise Pascal menciptakan bus angkutan umum pertama yang ditarik kuda melayanai trayek tetap, berjadwal dan penerapan sistem tarif 1769 Mobil pertama yang digerakkan dengan mesin uap 1783 Kapal uap praktis pertama dikembangkan oleh Marquis Claude Francois de Jouffroy d'Abbans - yang menggunakan roda kayuh 1790 Sepeda pertama sekali ditemukan dan digunakan
     Relief kuda yang digunakan antara 23 000 sampai dengan 12 000 tahun yang lalu pada peralatan yang digunakan masyarakat di Eropa Dari gambaran diatas jelas terlihat dalam kehidupan manusia kuda merupakan salah satu moda transportasi yang paling penting, dan penggunaannya masih tetap saja masih kita lihat dalam kehidupan modern kita. Kuda banyak tercatat dalam sejarah dalam bentuk tunggangan ataupun kereta kuda yang banyak ditemukan dalam relief-relif yang merupakan fakta sejarah.


Dari Wikibooks Indonesia, sumber buku teks bebas berbahasa Indonesia

SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA MASA PENJAJAHAN JEPANG

Pendahuluan

    Jepang menjajah Indonesia setelah mengusir pemerintah hindia belanda dalam perang dunia ke II. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942, dengan membawa semboyan Asia Timur Raya untu Asia dan semboyan Asia Baru. Jepang menjajah Indonesia hanya seumur jagung yaitu selama tiga tahun dari tahun 1942-1945. Namun, walaupun dalam waktu yang sangat singkat tersebut penjajahan jepang di Indonesia banyak memberikan perubahan baik dari segi social masyarakat maupun bangsa termasuk didalamnya aspek pendidikan islam.

Pada babak pertamanya pemerintah jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan islam yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan perang dunia ke II.

A. Pendidikan Masa Jepang

    Didorong semangat untuk mengembangkan pengaruh dan wilayah sebagai bagian dari rencana membentuk Asia Timur Raya yang meliputi Manchuria, Daratan China, Kepulauan Filiphina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Indo China dan Rusia di bawah kepemimpinan Jepang, negera ini mulai melakukan ekspansi militer ke berbagai negara sekitarnya tersebut. Dengan konsep “Hakko Ichiu” (Kemakmuran Bersama Asia Raya) dan semboyan “Asia untuk Bangsa Asia”, bangsa fasis inipun menargetkan Indonesia sebagai wilayah potensial yang akan menopang ambisi besarnya. Dengan konteks sejarah dunia yang menuntut dukungan militer kuat, Jepang mengelola pendidikan di Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik.

   Setelah Februari 1942 menyerang Sumatera Selatan, Jepang selanjutnya menyerang Jawa dan akhirnya memaksa Belanda menyerah pada Maret 1942. Sejak itulah Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain: (1) Dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan Bahasa Belanda; (2) Adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda.

   Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu kemudian dapat diikhtisarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan Dasar (Kokumin Gakko / Sekolah Rakyat). Lama studi 6 tahun. Termasuk SR adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. (2) Pendidikan Lanjutan. Terdiri dari Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun. (3) Pendidikan Kejuruan. Mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. (4) Pendidikan Tinggi.

    Guna memperoleh dukungan tokoh pribumi, Jepang mengawalinya dengan menawarkan konsep Putera Tenaga Rakyat di bawah pimpinan Soekarno, M. Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansur pada Maret 1943. Konsep ini dirumuskan setelah kegagalan the Triple Movement yang tidak menyertakan wakil tokoh pribumi. Tetapi PTR akhirnya mengalami nasib serupa setahun kemudian. Pasca ini, Jepang tetap merekrut Ki Hajar Dewantoro sebagai penasehat bidang pendidikan mereka. Upaya Jepang mengambil tenaga pribumi ini dilatarbelakangi pengalaman kegagalan sistem pendidikan mereka di Manchuria dan China yang menerapkan sistem Nipponize (Jepangisasi). Karena itulah, di Indonesia mereka mencobakan format pendidikan yang mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. Sekalipun patut dicatat bahwa pada menjelang akhir masa pendudukannya, ada indikasi kuat Jepang untuk menerapkan sistem Nipponize kembali, yakni dengan dikerahkannya Sendenbu (propagator Jepang) untuk menanamkan ideologi yang diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia Raya .

     Jepang juga memandang perlu melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahannya. Materi pokok dalam latihan tersebut antara lain: (1) Indoktrinasi ideologi Hakko Ichiu; (2) Nippon Seisyin, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang; (3) Bahasa, sejarah dan adat-istiadat Jepang; (4) Ilmu bumi dengan perspektif geopolitis; serta (5) Olaharaga dan nyanyian Jepang. Sementara untuk pembinaan kesiswaan, Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas berikut ini: (1) Menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo setiap pagi; (2) Mengibarkan bendera Jepang, Hinomura dan menghormat Kaisar Jepang, Tenno Heika setiap pagi; (3) setiap pagi mereka juga harus melakukan Dai Toa, bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya; (4) Setiap pagi mereka juga diwajibkan melakukan Taiso, senam Jepang; (5) Melakukan latihan-latihan fisik dan militer; (7) Menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib diajarkan.

     Setelah menguasai Indonesia, Jepang menginstruksikan ditutupnya sekolah-sekolah berbahasa Belanda, pelarangan materi tentang Belanda dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Termasuk yang harus ditutup adalah HCS, sehingga memaksa peranakan China kembali ke sekolah-sekolah berbahasa Mandarin di bawah koordinasi Hua-Chino Tsung Hui, yang berimplikasi pada adanya proses resinification (penyadaran dan penegasan identitas sebagai keturunan bangsa China). Kondisi ini antara lain memaksa para guru untuk mentranslasikan buku-buku berbahasa asing kedalam Bahasa Indonesia untuk kepentingan proses pembelajaran. Selanjutnya sekolah-sekolah yang bertipe akademis diganti dengan sekolah-sekolah yang bertipe vokasi. Jepang juga melarang pihak swasta mendirikan sekolah lanjutan dan untuk kepentingan kontrol, maka sekolah swasta harus mengajukan izin ulang untuk dapat beroperasi kembali. Taman Siswa misalnya terpaksa harus mengubah Taman Dewasa menjadi Taman Tani, sementara Taman Guru dan Taman Madya tetap tutup. Kebijakan ini menyebabkan terjadinya kemunduran yang luar biasa bagi dunia pendidikan dilihat dari aspek kelembagaan dan operasonalisasi pendidikan lainnya.

Sementara itu terhadap pendidikan Islam, Jepang mengambil beberapa kebijakan antara lain:

(1) Mengubah Kantoor Voor Islamistische Zaken pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin tokoh Islam sendiri, yakni K.H. Hasyim Asy’ari. Di daerah-daerah dibentuk Sumuka;

(2) Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang;

(3) Mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan K.H. Zainal Arifin;

(4) Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir dan Bung Hatta;

(5) Diizinkannya ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang belakangan menjadi cikal-bakal TNI di zaman kemerdekaan; dan

(6) Diizinkannya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU. Lepas dari tujuan semula Jepang memfasilitasi berbagai aktivitas kaum muslimin ketika itu, nyatanya hal ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan.

B. Akhir Pendudukan Jepang

        Perang dunia ke II menghebat dan tekanan pihak sekutu kepada jepang makin berta. Beberapa tahun menjelang berakhirnya perang itu tampak semakin jelas betapa beratnya jepang menghadapi musuh dari luar dan oposisi dari rakyat Indonesia sendiri. Dari segi militer dan social politik di Indonesia jepang menampakkan diri penjajah yang sewenang-wenang dan lebih kasar daripada penjajah belanda. Kekayaan bumi Indonesia dikumpulkan secara paksa untuk membiayai perang Asia Timur Raya, sehingga rakyat menderita kelaparan dan hamper telanjang karena kekurangan pakaian. Di samping itu rakyat dikerahkan kerja keras (romusha) untuk kepentingan perang.

   Jepang membentuk badan-badan pertahanan rakyat seperti heiho, Peta, Keibodan,dll. Sehingga pederitaan rakyat secara lahit batin makin tak tertahankan lagi. Maka timbullah pemberontakan- pemberontakan baik dari golongan Peta maupun oposisi dari para alim ulama, sehingga banyak kyai yang ditangkap dan dipenjarakan oleh jepang.

     Dunia pendidikan secara umum terbengkalai, karena murid-murid sekolah tiap hari hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, bekerja bakti (romusha), bernyanyi dan lain sebagainya. Yang masih agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang berada dalam lingkungan pondok pesantren masih dapat berjalan dengan agak wajar.

Sejarah dan Asal Mula Nama Negara Indonesia

Sejarah dan Asal Mula Nama Negara Indonesia

   Saya sebagai admin blog ini akan sedikit membahas dan menguak tentang asal mula dan sejarah penamaan Negara "Indonesia". Sejarah dalam penamaan tanah air ini memang tak banyak orang yang mengetahuinya tapi dengan artikel ini hendaknya dapat menambah ilmu pengetahuan sobat. Yang dimaksud dengan Indonesia ialah Indonesia dalam pengertian geografis dan bangsa. Menurut pengertian geogiafis, Indonesia berarti bagian bumi yang membentang.
Yaitu terbentang dari 95°-141° Bujur Timur, dan 6° Lintang Utara sampai 11 Lintang Selatan. Sedangkan Indonesia dalam arti bangsa yang secara politik, ekonomi, dan sosial budaya dalam wilayah tersebut.

   

    Istilah Indonesia untuk pertama kalinya ditemukan oleh SEOrang ahli etnologi Inggris bernama James Richardson Logan pada tahun 1850 dalam ilmu bumi. Istilah Indonesia digunakan juga oleh G.W. Earl dalam bidang etnologi. G.W. Earl menyebut Indonesians dan Melayunesians bagi penduduk Kepulauan Melayu.

      Pada tahun 1862 istilah Indonesia digunakan oleh orang Inggris bemama Maxwell dalam karangannya berjudul The Island of Indonesia dalam hubungannya dengan ilmu bumi. Istilah Indonesia semakin populer ketika SEOrang ahli etnologi Jerman bernama Adolf Bastian menggunakan istilah Indonesia pada tahun 1884 dalam hubungannya dengan etnologi.

     Kata Indonesia berasal dari kata Latin indus yang berarti Hindia dan kata Yunani nesos yang berarti pulau, nesioi berarti pulau-pulau. Dengan demikian, kata Indonesia berarti pulau-pulau Hindia.

Indonesia dikenal pula dengan sebutan Nusantara. Kata Nusantara berasal dari bahasa Jawa Kuno, yaitu nusa yang berarti pulau dan antara yang berarti hubungan. Jadi, Nusantara berarti rangkaian pulau-pulau.

      Bangsa Indonesia pertama kali menggunakan nama Indonesia secara politik. Istilah Indonesia untuk pertama kalinya digunakan oleh Perhimpunan Indonesia, yaitu organisasi yang didirikan oleh pelajar-pelajar Indonesia di Negeri Belanda pada tahun 1908. Organisasi tersebut pertama kali bemama Indische Vereeniging. Kemudian nama itu diganti menjadi Indonesische Vereeniging pada tahun 1922. Selanjutnya pada tahun 1922 juga namanya diganti Perhimpunan Indonesia.

    Pada tahun 1928 Kongres Pemuda II di Jakarta menggunakan istilah Indonesia dalam hubungan dengan persatuan bangsa. Kongres Pemuda tersebut pada  tanggal 28 Oktober 1928 menghasilkan Sumpah Pemuda yang di dalamnya tercantum nama Indonesia. Istilah Indonesia secara resmi  digunakan sebagai nama negara kita pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan  proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Waktu Turunnya Al-qur'an

                  Saat Turunnya AL-Qur'an

 

[assunnah] turunnya alqur'an (pertama kali)

               Sudah kita ketahui bersama bahwa kebanyakan dari kaum muslimin memperingati turunnya Al Qur'an pada malam 17 bulan romadhon. Berikut ini adalah nukilan dari kitab

Rahiqul Makhtum oleh Syaikh Shafiyurrohman Mubarakfury (yang diterjemahkan dalam Sirah Rasulullah dan diterbitkan oleh beberapa penerbit) tentang perbedaan pendapat dalam

menetapkan awal bulan Allah memuliakan beliau dengan nubuwah dan menurunkan wahyu.

Kata beliau :

               Diantara mereka (pakar sejarah) lebih banyak yang menetapkannya pada bulan Rabi'ul Awwal. Sebagian golongan yang lain menetapkannya bulan Ramadhon. Dan golongan yang lain menetapkannya pada bulan Rajab(lihat Mukhtashar Siratir Rasul oleh Syaikh Abdullah bin

Muhammad bin Abdul Wahhab an Najdy hal 75)

Sementara Syaikh Mubarakfury menguatkan pendapat kedua yaitu pada bulan Ramadhan, yang hal ini dikuatkan oleh, firman Allah :

1. Bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an (Al Baqarah : 185)

2. Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al Qur'an) pada Lailatul Qadr (Al Qadr : 1)

sebagaimana yang sudah diketahui bersama, lailatul Qadar adalah pada bulan Ramadhan. Inilah maksud dari firman Allah : Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan (Ad Dukhan:3). Karena saat itu beliau berada di gua Hira, berarti Jibril turun disana, sebagaimana yang sudah diketahui.

               Ada pula perbedaan pendapat diantara para pakar tentang penentuan harinya dari bulan Ramadhan. Ada yang berpendapat :

1. pada hari ketujuh

2. pada hari ketujuh belas

3. pada hari kedelapan belas

(lihat Mukhtashar Siratir Rasul oleh Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab an Najdy hal 75)

Syaikh Mubarakfury menguatkan pendapat yang menyatakan pada tanggal duapuluh satu, sekalipun beliau tidak melihat orang yang menguatkan pendapat ini. Sebab semua pakar

sejarah sejarah atau setidak-tidaknya mayoritas diantara mereka sepakat bahwa beliau diangkat sebagai rasul pada hari senin. Hal ini diperkuat riwayat para imam hadits, dari Abu Qatadah Radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasalaam pernah ditanya tentang puasa

hari senin. Beliau menjawab, "Pada hari inilah aku dilahirkan dan pada hari ini pula turun wahyu (yang pertama) kepadaku." dalam lafazh lain disebutkan, "Itulah hari aku dilahirkan dan pada hari itu pula aku diutus sebagai rasul atau turun kepadaku wahyu," Lihat shahi

muslim 1/268; Ahmad 5/299; Al Baihaqy 4/286-300; Al Hakim 2/602.

               Hari senin dari bulan Ramadhan pada tahun itu jatuh pada tanggal 7, 14,21 dan 28. Beberapa riwayat yang shahih telah menunjukkan bahwa lailatul qadar tidak jatuh kecuali

pada malam-malam ganjil dari sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Jadi jika kita membandingkan antara firman Allah, "Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al QUran) pada Lailatul Qadr," dengan riwayat Qatadah bahwa hari diutusnya beliau sebagai rasul jatuh pada hari senin, serta berdasarkan penelitian ilmiah tentang jatuhnya hari senin dari bulan Ramadhan pada tahun itu, maka jelaslah bagi kami bahwa hari diutusnya beliau sebagai rasul jatuh pada malam sanggal dua puluh satu dari bulan Ramadhan.

               Sebaik-baik pengikut adalah pengikut Rasulullah sholallahu 'alaihi wasalaam, sejelek-jelek pengikut adalah pengikut hawa nafsu.

Makalah Reformasi

 

REFORMASI DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

      A.    Latar Belakang Masalah

Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional.Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan[1].

Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan.Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi.Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan.Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan reformasi tersebut.

Dengan semangat reformasi, rakyat Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.Pergantian kepemimpinan nasional diharapkan dapat memperbaiki kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya.Indoenesia harus dipimpin oleh orang yang memiliki kepedulian terhadap kesulitan dan penderitaan rakyat. Dalam makalah ini kami akan membahas tentang Reformasi di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Sejarah Awal Lahirnya Reformasi

Reformasi merupakan suatu perubahan catatan kehidupan lama catatanan kehidupan baru yang lebih baik.Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial[2]. Dengan demikian, reformasi telah memiliki formulasi atau gagasan tentang tatanan kehidupan baru menuju terwujudnya Indonesia baru.

Persoalan pokok yang mendorong atau menyebabkan lahirnya reformasi adalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga-harga sembilan bahan pokok (sembako), seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah, gula, susu, telur, ikan kering, dan garam mengalami kenaikan yang tinggi. Bahkan, warga masyarakat harus antri untuk membeli sembako itu.

Sementara, situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkendali. Harapan masyarakat akan perbaikan politik dan ekonomi semakin jauh dari kenyataan. Keadaan itu menyebabkan masyarakat Indonesia semakin kritis dan tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru.

Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Oleh karena itu, tujuan lahirnya reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi.Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru[3].Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945[4].

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil.Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi, seperti berikut ini[5]:

a.      Krisis politik

Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru.Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila.Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya.Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa.

Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari penguasa, oleh penguasa, dan untuk penguasa.Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di antaranya:

1. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).

2. Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa.

3. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya.

4. Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

5. Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Suharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapipemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.

b. Krisis hukum

Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik.Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi.Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan.

Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa.Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasa 24 UUD 1945 yanf menyatakan bahwa‘kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif)’.

c. Krisis ekonomi

Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia.Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia.Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per dollar Amerika Serikat.

Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti:

1. Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.

2. Industrialisasi, pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara RI sebagai negara industri. Keinginan itu tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia.Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah (rata-rata).

3. Pemerintahan Sentralistik, pemerintahan Orde Baru sangat sentralistik sifatnya sehingga semua kebijakan ditentukan dari Jakarta. Oleh karena itu, peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.

d. Krisis sosial

Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial.Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama.Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah.

Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial.Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.

e. Krisis kepercayaan

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto.Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.

Kronologi Peristiwa Reformasi[6]

Secara garis besar, kronologi gerakan reformasi dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Sidang Umum MPR (Maret 1998) memilih Suharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003. Presiden Suharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan VII.

b. Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang-barang kebutuhan (sembako), penghapusan KKN, dan mundurnya Suharto dari kursi kepresidenan.

c. Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa (Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran[7].

d. Pada tanggal 13-14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang mati terbakar[8].

e. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki gedung MPR/DPR.

Pada saat yang bersamaan, tidak kurang dari satu juta manusia berkumpul di alun-alun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII.

f. Pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi ‘anjuran agar Presiden Suharto mengundurkan diri’.

g. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Suharto.

h. Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 di Istana Negara, Presiden Suharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian Suharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI.Pada waktu itu juga B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI oleh Ketua MA[9].

Demonstrasi bertambah gencar dilaksanakan oleh para mahasiswa, terutama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998.Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa tuntutan, seperti:

1. Adili Suharto dan kroni-kroninya,

2. Laksanakan amandemen UUD 1945,

3. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI,

4. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluasluasnya,

5. Tegakkan supremasi hukum,

6. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.

B. Kebijakaan Dan Kepemimpinan Presiden Habibie, Gus Dur, Megawti, Dan Susilo Bambang Yudhayono

a. Presiden Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf  Habibie

Tanggal 21 Mei 1998, ProfDr. Bacharuddin Jusuf Habibie, terpilih menjadi Presiden ke 3 Indonesia, dalam waktu singkat masa pemerintahannya, B J Habibie menunjukan prestasi kerjanya yang sangat menakjubkan. Berhasil menyelamatkan krisis moneter dan melengkapi lahirnya Bank Mu’amalah pada masa Presiden Soeharto, dengan ditambahkan Bank Syariah. Hal ini sebagai pertanda Presiden Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf  Habibie, tidak dapat diragukan juga kedekatannya dengan Ulama dan Santri, apalagi sebagai pendiri Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia, ICMI yang pertama di Malang.

   Keberhasilan menciptakan Pesawat CN 35 yang mampu melakukan short take off and landing, hanya 400 meter, merupakan prestasi tanpa tanding, di kelasnya di dunia. Diikuti dengan penciptaan Air Bus 600 yang tercepat di dunia. Selain itu juga, telah merancang pesawat terbang yang tercepat di dunia, diumumkan oleh B.J. Habibie sejak awal pembentukan ICMI di Malang, suatu pesawat sipil dengan kecepatan jarak Jakarta NewYork  hanya empat jam. Tentu, prestasi ini sangat mencemaskan eksistensi negara industri pesawat terbang, terutama dari negara adikuasa Barat. Sampai kini, pesawat produk dari Barat sekalipun, jarak Jakarta – Jeddah ditempuh selama delapan jam.

 Tambahan lagi, di bidang persenjataan, PINDAD yang dipimpin oleh Presiden Prof. Dr. B.J  Habibie, mampu menciptakan senjata yang mempunyai jarak tembak 1.000 meter dan sangat akurat. Senjata produk barat, hanya mampu 750 meter jarak tembaknya. Senjata produk PINDAD melampaui produk pabrik senjata dari Barat.

   Pribadi Presiden Prof. Dr. B.J  Habibie dengan kemampuan teknologinya yang tinggi prestasinya, belum pernah dimiliki oleh seorangpun dari Presiden Amerika Serikat Walaupun telah merdeka sejak 1775 hingga 2008 M dan terjadi pergantian 86 Presiden. Demikian pula negara barat lainnya, tidak mempunyai seorangpun Kepala Negarayang memiliki kemampuan menciptakan teknologi pesawat terbang baru. Andaikata rancangan pesawatnya dapat terwujud maka Indonesia akan menjadi negara yang memiliki kekuatan dirgantara yang luar biasa.

Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:

1. masa depan Reformasi;

2. masa depan ABRI;

3. masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;

4. masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta

5. masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.

a. Kebijakan dalam bidang politik Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.

1. UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

2. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

3. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.

b. Kebijakan dalam bidang ekonomi Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).

d. Pelaksanaan Pemilu Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.

b.      K.H. Abdurrahman Wahid

Apalagi dibawah pimpinan K.H. Abdurrahman Wahid, 23 Oktober 1999, Sabtu Legi, 13 Rajab 1420, hingga 22 Juli 2001, Ahad Wage, 1 Jumadi Awal 1422, terjadi goncangan situasi nasional di berbagai bidang, tak dpat dielakan. Dampaknya, masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sangat pendek.

Pada pemilu yang diselenggarakan pada 1999 (lihat: Pemilu 1999), partai PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4. Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR.

Selain itu, di bawah Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, dalam upayanya menarik kembali wiraniagawan Cina yang eksodus dari Indonesia, dengan cara menghidupkan kembali Kong Fu Tsu. Dengan cara ini, diharapkan proses pembauran Bangsa atau hubungan etnis Cina – Non-Pribumi dengan etnis Indonesia – Pribumi lainnya, akan semakin akrab.

IAIN di ubah menjadi UIN dengan membuka fakultas dan jurursan yang sama dengan fakultas dan jurusan yang dikelola oleh perguruan tinggi dari Diknas. Dengan demikian, alumni pendidikan yang diselenggarakan Departemen Agama, dapat bekerja ke departemen manapun. Institut Keguruan Ilmu Pendidikan IKIP berubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia – UPI[10].

Selain itu, kepolisian tidak lagi menjadi satu kesatuan dengan ABRI. Kepolisian bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri Indonesia. Kementrian penerangan dan kementrian sosial ditiadakan. Sedangkan Departemen Agama yang pernah diusulkan oleh Rasuna Said dari kelompok komunis Tan Malaka, agar dibubarkan, tetap dipertahankan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Barangkali karena eksistensi Departemen Agama secara historis dirintis awalnya oleh ayahnya, Wachid Hasjim.

Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri.Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5.

c.       Presiden Megawati Soekarnopoetri

Pembaharuan yang dilaksanakan secara drastis, menimbulkan kesulitan yang besar. Berakhirlah masa kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid. Akhirnya, sidang DPR-MPR memutuskan, mengangkat Wakil Presiden Megawati menjadi presiden, 23 Juli 2001.

Kebijakan Presiden Megawati diantaranya:

a.       Memilih dan Menetapkan

Ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa Bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang.

b.      Membangun tatanan politik yang baru

Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan wapres.

c.       Menjaga keutuhan NKRI

Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari RI.

d.      Melanjutkan amandemen UUD 1945

Dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.

e.       Meluruskan otonomi daerah

Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, pelurusan dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah-daerah. Tidak ada masalah yang berarti dalam masa pemerintahan Megawati kecuali peristiwa Bom Bali dan perebutan pulau Ligitan dan Sipadan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Demikian pula kehidupan lingkungan pesantren, melahirkan putra-putra terhormat bagi nusa dan bangsa. Lingkungan keluarga Pondok Pesantren Termas Pacitan Keresidenan Madiun, melahirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian pula, Wakil presiden Jusuf Kalla terlahir dari lingkungan kehidupan Pesantren di Makasar sebagai daerah pengaruh Waliullah Syech Yusuf.

Dengan adanya pergantian sistem pemilihan langsung untuk Pemilu Presiden, pasangan Megawati – Hasyim Muzadi, PDIP-NU gugur karena hanya memperoleh 42.833.652 suara atau 39,09%. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla, Partai Demokrat – Partai Golkar, memperoleh suara rakyat mencapai jumlah 66.731.944 suara atau 60.91%.

Susilo Bambang Yudhoyono- SBY diangkat resmi sebagai Presiden RI, dan Mohamad Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, pada 20 Oktober 2004, untuk periode kepresidenan 2004-2009 M. Untuk kedua kalinya, Presiden dari TNI AD.[11]

Kebijakan Presiden Ssusilo Bambang Yudhayono diantaranya

a.       Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.

b.      Konversi minyak tanah ke gas.

c.       Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

d.      Pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB.

e.       Buy back saham BUMN

f.       Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil.

g.      Subsidi BBM.

h.      Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

i.        Meningkatkan sektor pariswisata dengan mencanangkan "Visit Indonesia 2008".

j.        Pemberian bibit unggul pada petani.

k.      Pemberantasan korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Masalah yang ada:

a.       Masalah pembangunan ekonomi yang ala kadarnya sangat memperihatinkan karena tidak tampak strategi yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi.

b.      Penanganan bencana alam yang datang bertubi-tubi berjalan lambat dan sangat tidak profesional. Bisa dipahami bahwa bencana datang tidak diundang dan terjadi begitu cepat sehingga korban kematian dan materi tidak terhindarkan. Satu-satunya unit pemerintah yang tampak efisien adalah Badan Sar Nasional yang saat inipun terlihat kedodoran karena sumber daya yang terbatas. Sementara itu, pembentukan komisi dll hanya menjadi pemborosan yang luar biasa.

c.       Masalah kepemimpinan SBY dan JK yang sangat memperihatinkan. SBY yang ‘sok’ kalem dan berwibawa dikhawatirkan berhati pengecut dan selalu cari aman, sedangkan JK yang sok profesional dikhawatirkan penuh tipu muslihat dan agenda kepentingan kelompok. Rakyat Indonesia sudah melihat dan memahami hal tersebut. Selain itu, ketidakkompakan anggota kabinet menjadi nilai negatif yang besar.

d.      Masalah politik dan keamanan cukup stabil dan tampak konsolidasi demokrasi dan keberhasilan pilkada Aceh menjadi catatan prestasi. Namun, potensi demokrasi ini belum menghasilkan sistem yang pro-rakyat dan mampu memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tetapi malah mengubah arah demokrasi bukan untuk rakyat melainkan untuk kekuatan kelompok.

e.       Masalah korupsi. Mulai dari dasar hukumnya sampai proses peradilan, terjadi perdebatan yang semakin mempersulit pembersihan Republik Indonesia dari koruptor-koruptor perampok kekayaan bangsa Indonesia. Misalnya pernyataan JK yang menganggap upaya pemberantasan korupsi mulai terasa menghambat pembangunan.

f.       Masalah politik luar negeri. Indonesia terjebak dalam politk luar negeri ‘Pahlawan Kesiangan’. Dalam kasus Nuklir Korea Utara dan dalam kasus-kasus di Timur Tengah, utusan khusus tidak melakukan apa-apa. Indonesia juga sangat sulit bergerak diantara kepentingan Arab Saudi dan Iran. Selain itu, ikut serta dalam masalah Irak jelas merupakan dikte Amerika Serikat yang diamini oleh korps Deplu. Juga desakan peranan Indonesia dalam urusan dalam negeri Myanmar akan semakin menyulitkan Indonesia di masa mendatang. Singkatnya, Indonesia bukan lagi negara yang bebas dan aktif karena lebih condong ke Amerika Serikat.

BAB III

KESIMPULAN

Pemerintahan orde baru jatuh dan muncul era reformasi. Namun reformasi dan keterbukaan tidak diikuti dengan suasana tenang, aman, dan tentram dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Konflik antar kelompok etnis bermunculan di berbagai daerah seperti Kalimantan Barat. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh masalah-masalah sosial, ekonomi dan agama.

Rakyat sulit membedakan apakah sang pejabat bertindak sebagai eksekutif atau pimpinan partai politik karena adanya perangkapan jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi penuh pada jabatan publik yang diembannya.

Banyak kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan pemberian batas yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah, seperti penerapan otonomi pengelolaan wilayah pengairan.

Pemerintah tidak lagi otoriter dan terjadi demokratisasi di bidang politik (misalnya: munculnya parpol-parpol baru), ekonomi (misalnya: munculnya badan-badan umum milik swasta, tidak lagi melulu milik negara), dan sosial (misalnya: rakyat berhak memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah).

Peranan militer di dalam bidang politik pemerintahan terus dikurangi (sejak 2004, wakil militer di MPR/DPR dihapus).

Reformasi merupakan gerakan moral untuk menjawab ketidak puasan dan keprihatinan atas kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial:

1.      Reformasi bertujuan untuk menata kembali kehidupan berma-sayarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

2.      Dengan demikian, hakikat gerakan reformasi bukan untuk menjatuhkan pemerintahan orde baru, apalagi untuk menurunkan Suharto dari kursi kepresidenan.

3.      Namun, karena pemerintahan orde baru pimpinan Suharto dipandang sudah tidak mampu mengatasi persoalan bangsa dan negara, maka Suharto diminta untuk mengundurkan secara legawa dan ikhlas demi perbaikan kehidupan bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang

Gerakan reformasi merupakan sebuah perjuangan karena hasil-hasilnya tidak dapat dinikmati dalam waktu yang singkat.Hal ini dapat dimaklumi karena gerakan reformasi memiliki agenda pembaruan dalam segala aspek kehidupan.

Oleh karena itu, semua agenda reformasi tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dan dalam waktu yang singkat. Agar agenda reformasi dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik, maka diperlukan strategi yang tepat, seperti:

1.      Menetapkan prioritas, yaitu menentukan aspek mana yang harus direformasi lebih dahulu dan aspek mana yang direformasi kemudian.

2.      Melaksanakan kontrol agar pelaksanaan reformasi dapat mencapai tujuan dan sasaran secara tepat.

.

DAFTAR PUSTAKA

Edward, Aspinall, 2000. Titik Tolak Reformasi Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto. Yogyakarta: LkiS.

M. C. Ricklefs, 2001. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakrta: PT Serambi Ilmu Semesta.

E. Ramage, 2002. Percaturan Politik Di Indonesia, Demokrasi, Islam Dan Ideologi Toleransi. Yogyakarta: Matabangsa.

Sunanto,Musyrifah, 2005. Sejarah Peradaban Islam Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal.

Suryanegara, Ahmad Mansur,  1998. Menemukan Sejarah, cet. IV. Bandung: Mizan, hal.

_________________________, 2002. Api Sejarah 2. Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta.

http://www.crayonpedia.org/mw/BAB13._BERAKHIRNYA_MASA_ORDE_BARU_DAN_LAHIRNYA_REFORMASI.

REFORMASI DI INDONESIA; http://id.wikipedia.org/wiki/

Kerusuhan Mei 1998; Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas;http://semanggipeduli.com/

Tragedi Trisakti; Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas;http://semanggipeduli.com/

---

[1] REFORMASI DI INDONESIA; http://id.wikipedia.org/wiki/

[2]Suryanegara, Ahmad Mansur,  1998. Menemukan Sejarah, cet. IV. Bandung: Mizan, hal. 92.

[3]Edward, Aspinall, 2000. Titik Tolak Reformasi Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto. Yogyakarta: LkiS,  hal. 333.

[4]Ahmad Mansur Suryanegara, 2002. Api Sejarah 2. Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta, hal. 250.

[5]M. C. Ricklefs, 2001. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakrta: PT Serambi Ilmu Semesta, 471.

[6]E. Ramage, 2002. Percaturan Politik Di Indonesia, Demokrasi, Islam Dan Ideologi Toleransi. Yogyakarta: Matabangsa, hal. 17.

[7]Tragedi Trisakti; Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas;http://semanggipeduli.com/

[8]Kerusuhan Mei 1998; Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas; http://semanggipeduli.com/

[9]http://www.crayonpedia.org/mw/BAB13._BERAKHIRNYA_MASA_ORDE_BARU_DAN_LAHIRNYA_REFORMASI.

[10]Sunanto, Musyrifah, 2005. Sejarah Peradaban Islam Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal. 8.

[11]REFORMASI DI INDONESIA; http://id.wikipedia.org/wiki/